22.4 C
Hong Kong
Sunday, March 29, 2020

RUU PPILN Telah di Sepakati, Nasib TKI Kini Makin Terlindungi

Baca juga

Pemerintah Hong Kong mengumumkan kemarin, Sabtu (28 maret 2020) bahwa mulai hari ini, Minggu (29 maret 2020) mengimbau masyarakat...
Panic Buying dimulai setelah ada desas-desus segar bahwa Thailand akan berhenti mengekspor berasnya ke Hong Kong dalam beberapa hari terakhir.
Seorang petugas Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor meninggal dunia akibat virus Corona pada hari Jumat (27 maret ) malam dunia di Ruang Isolasi RSUD Kota Bogor.
kartini lasiyohttp://hariankartini.com
Seorang Buruh Migran Indonesia di Hong Kong yang Hobi makan dan jalan-jalan
foto:pertemuan Presiden Jokowi dengan BMI Hong Kong bahas isu KTKLN

Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI untuk RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) akhirnya menghasilkan tujuh kesepakatan dengan pemerintah.

Dalam rapat Panja Komisi IX pada Rabu (19/07) kemarin, dengan dipimpin oleh ketua Komisi Dede Yusuf M. Effendi (F-PD) dengan didampingi Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri (F-PG), Ermalena (F-PPP) dan Saleh Partaonan Daulay (F-PAN) serta pihak Pemerintah diwakili oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi M.

Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan serta Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, relatif berjalan mulus lantaran sejak beberapa waktu sebelumn ya telah terbangun kesamaan pemahaman setelah sekian waktu lamanya sempat mengalami tarik ulur.

Dede menyampaikan, DPR dan pemerintah sepakat akan ada badan khusus yang bertugas dalam bidang perlindungan pekerja migran. Badan itu dibentuk presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

 Tapi dalam menyampaikan pertanggungjawabannya kepada presiden, badan itu harus berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja.

“Mengenai keanggotaan badan ini, nantinya akan terdiri dari wakil dari kementerian terkait,” ujar Dede di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/07) kemarin.
[ads-post]
Adapun tentang tujuh kesepakatan yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut.

  1. Adalah pembentukan atase ketenagakerjaan di semua negara penempatan.
    Atase Ketenagakerjaan ini adalah bagian dari perwakilan RI.
    Tugasnya pendataan, verifikasi, market intelegent, berkordinasi dengan negara penempatan. Dalam melaksanakan tugas atase ketenagakerjaan, dapat dibantu oleh perwakilan RI dan badan yang memiliki kewenangan diplomat dan menguasai bidang ketenagakerjaan.
  2. Jaminan Sosial Buruh Migran Indonesia (JSPMI) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
  3. Pembiayaan keberangkatan TKI dengan prinsip zero cost, komponen biaya tidak boleh dibebankan pada pekerja migran Indonesia.
  4. Menyangkut fungsi pelaksanaan pusat pelayanan terpadu atau layanan terpadu satu atap. Nantinya lembaga ini memberikan pelayanan sebelum dan setelah bekerja.
  5. Pemerintah Pusat bertanggungjawab menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pendidikan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. Sementara tanggung jawab pemerintah daerah adalah menginformasikan job order kepada pencari kerja, pelaksana pusat pelayanan terpadu bidang pekerja migran, bersama pemerintah pusat melakukan pendidikan dan pelatihan kerja.
  6. Mengenai Badan atau Kelembagaan. Pelaksanaan tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh presiden.

    Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden serta berkoordinasi dengan menteri.
    Badan ini merupakan LPNK yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu dan terintegrasi. Keanggotaan badan terdiri dari wakil-wakil kementerian atau lembaga terkait.

  7. Pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Pelaksananya adalah Pemerintah Pusat, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri dan pekerja migran Indonesia perseorangan.

Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah juga sepakat mengenai kejelasan pembagian tugas antara regulator yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan operator yaitu BNP2TKI dalam perlindungan TKI.
Regulator nantinya memiliki beberapa tugas, antara lain mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan dan penempatan buruh migran, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak mereka, dan menghentikan atau melarang penempatan buruh migran ke negara tertentu.

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

- Advertisement -
Hong Kong
scattered clouds
22.4 ° C
25 °
20 °
73 %
9.3kmh
40 %
Sun
22 °
Mon
24 °
Tue
24 °
Wed
25 °
Thu
24 °
- Advertisement -

Latest News

Duuuh…Pemerintah Hong Kong Sudah Keluarkan Larangan, Tapi Masih Banyak Buruh Migran Tetap Berkumpul ditempat Umum

Pemerintah Hong Kong mengumumkan kemarin, Sabtu (28 maret 2020) bahwa mulai hari ini, Minggu (29 maret 2020) mengimbau masyarakat...

Panic Buying di Tin Shui Wai dan North Point,...

Panic Buying dimulai setelah ada desas-desus segar bahwa Thailand akan berhenti mengekspor berasnya ke Hong Kong dalam beberapa hari terakhir.

Positif Corona, Kabid Dinas Kesehatan Bogor Meninggal Dunia

Seorang petugas Kepala Bidang (Kabid) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor meninggal dunia akibat virus Corona pada hari Jumat (27 maret ) malam dunia di Ruang Isolasi RSUD Kota Bogor.

Update Corona 28 Maret: 1.155 orang di Indonesia Positif...

Berdasarkan data yang diperlihatkan pemerintah melalui website Covid19.go.id, terlihat bahwa korban meninggal dunia akibat virus corona per hari Sabtu juga bertambah 8,831% menjadi 102 orang.

Perangi Virus Corona, Group Bakrie Bersama BUMN Sumbang Rp20...

Sumbangan Rp20 miliar tersebut diserahkan oleh pimpinan Grup Bakrie, Anindya Bakrie, kepada Kepala BNPB Doni Monardo pada hari Jumat (27 maret ).
- Advertisement -

Recommended

- Advertisement -